Kamis, 27 April 2017 14:51 WIB
Penataan untuk Mengantisipasi Terbitnya PP tentang Korpri ?
Surat Edaran DPN Korpri Tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri
Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR) - Dewan Pengurus Korpri Nasional MenerbitkanSurat Edaran Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri
Sumber: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR): Surat Edaran DPN Korpri Tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri: http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/53/surat-edaran-dpn-korpri-tentang-penataan-aset-dan-.html
Pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan bahwa keberadaan Sekretariat Korpri tidak lagi menjadi penyelenggara urusan pemerintahan dan dengan dengan demikian sejak awal tahun 2017 setiap organisasi Dewan Pengurus Korpri di setiap tingkatan, baik di tingkat kementerian, lembaga Negara, BUMN ataupun di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, Dewan Pengurus seperti berjalan tanpa arah karena tiadanya dukungan secretariat. Hal mana juga berakibat kepada tidak kondusifnya organisasi korpri dimaksud.
Sumber: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR): Surat Edaran DPN Korpri Tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri: http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/53/surat-edaran-dpn-korpri-tentang-penataan-aset-dan-.html
Atas dasar itulah kiranya kemudian Dewan Pengurus Nasional Korpri (DPN KORPRI) menerbitkan Surat Edaran tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri yang ditujukan kepada dewan penurus korpri di seluruh Indonesia
Sumber: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR): Surat Edaran DPN Korpri Tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri: http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/53/surat-edaran-dpn-korpri-tentang-penataan-aset-dan-.html
Adapun isi Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Nasional tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri dengan nomor surat SE-02/KU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 tersebut adalah pentingnya organisasi Korpri yang dikelola dengan baik, karena organisasi Korpri adalah wadah bagi Anggota Korpri atau ASN untuk dapat saling berintegrasi, saling bersilaturahmi, saling membantu antar sesama ASN.
Sumber: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR): Surat Edaran DPN Korpri Tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri: http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/53/surat-edaran-dpn-korpri-tentang-penataan-aset-dan-.html
Nah, dengan tidak adanya dukungan Sekretariat, maka Dewan Pengurus Korpri di setiap tingkatan tidak bisa menjalankan aktifitasnya dengan maksimal, malah banyak organisasi Korpri seakan mati suri tanpa adanya dukungan secretariat. Di satu sisi, Sekretaris yang sebelumnya telah dinonaktifkan atau tidak lagi dilantik sebagai pejabat structural, merasa tugas dan tanggungjawabnya juga telah berakhir. Sementara bagi yang telah diamanahi jabatan yang melekat pada UPTD dan atau Bidang/Bagian di BKD juga merasa risih menjalankan tugasnya, karena harus juga mendapat persetujuan Kepala Dinas atau Kepala Badannya untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan kepengurusan Korpri.
Sumber: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR): Surat Edaran DPN Korpri Tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri: http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/53/surat-edaran-dpn-korpri-tentang-penataan-aset-dan-.html
Sebenarnya, pada tingkatan unit Korpri di setiap SKPD juga mengalami hal yang sama, karena dengan ketentuan regulasi baru banyak pejabat-pejabat yang dulunya menjabat sebagai Ketua Korpri dan atau pengurus Korpri di Unit Korpri SKPD (OPD) juga tidak menjabat di SKPD (OPD) dulu lagi, yang dengan demikian juga tidak lagi mengurus organisasi Korpri di Unit Korpri yang bersangkutan yang dengan demikian juga akan membuat kendala dalam operasional organisasi Korpri mereka.
Sumber: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR): Surat Edaran DPN Korpri Tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri: http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/53/surat-edaran-dpn-korpri-tentang-penataan-aset-dan-.html
Kendala operasional inilah agaknya yang juga menjadi perhatian DPN Korpri sehingga menerbitkan Surat Edaran tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri.
Sumber: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR): Surat Edaran DPN Korpri Tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri: http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/53/surat-edaran-dpn-korpri-tentang-penataan-aset-dan-.html
Diantara amanat dalam Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Nasional tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri tersebut adalah:
Sumber: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR): Surat Edaran DPN Korpri Tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri: http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/53/surat-edaran-dpn-korpri-tentang-penataan-aset-dan-.html
1. Tentang Sekretaris Korpri
Sumber: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR): Surat Edaran DPN Korpri Tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri: http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/53/surat-edaran-dpn-korpri-tentang-penataan-aset-dan-.html
2. Tentang Bendaharawan Korpri
Sumber: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR): Surat Edaran DPN Korpri Tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri: http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/53/surat-edaran-dpn-korpri-tentang-penataan-aset-dan-.html
3. Tentang Pengelolaan Aset dan Keuangan Korpri
Sumber: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR): Surat Edaran DPN Korpri Tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri: http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/53/surat-edaran-dpn-korpri-tentang-penataan-aset-dan-.html
Terkait Sekretaris Korpri disarankan untuk mengaktifkan kembali fungsi Sekretaris yang dulu melekat pada jabatan structural untuk tetap sebagai sekretaris, atau bagi OPD yang ditunjuk Bidang/Bagiannya sebagai pengelola kegiatan Korpri, mengangkat Kepala Badan/Kepala Bagiannya sebagai Sekretaris Korpri dan dapat juga dengan opsi lain untuk mengangkat pejabat setara eselon II sebagai Sekretaris Korpri.
Sumber: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR): Surat Edaran DPN Korpri Tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri: http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/53/surat-edaran-dpn-korpri-tentang-penataan-aset-dan-.html
Sementara untuk Bendaharawan Korpri disarankan tetap mengaktifkan bendaharawan yang ada atau mengangkat bendahara baru untuk mengelola keuangan Organisasi Korpri.yang dengan fungsinya tersebut juga diharapkan bisa mengelola keuangan Organisasi Korpri, baik yang bersumber dari APBD maupun yang bersumber dari pembiayaan lainnya
Sumber: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR): Surat Edaran DPN Korpri Tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri: http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/53/surat-edaran-dpn-korpri-tentang-penataan-aset-dan-.html
Sementara untuk pengelolaan asset, agar pengurus berkomitmen untuk menjaga asset yang ada dan memeliharanya untuk kepentingan organisasi.
Sumber: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR): Surat Edaran DPN Korpri Tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri: http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/53/surat-edaran-dpn-korpri-tentang-penataan-aset-dan-.html
Itulah beberapa hal yang menjadi pokok isi dari Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Nasional tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri tersebut.
Sumber: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR): Surat Edaran DPN Korpri Tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri: http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/53/surat-edaran-dpn-korpri-tentang-penataan-aset-dan-.html
Untuk lebih lengkapnya, dapat mengunduh Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Nasional tentang Penataan Aset danKelembagaan Sekretariat Korpri tersebut pada link unduhan.
Sumber: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR): Surat Edaran DPN Korpri Tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri: http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/53/surat-edaran-dpn-korpri-tentang-penataan-aset-dan-.html



Kirim ke Teman jumlah akses: 250 kali Model Cetak  Jadikan PDF

Kirim Informasi Untuk Teman



 

Berita Terkait


Selasa, 14 Maret 2017
Kemana PNS Berbelanja??? Ya,, di TokTok Doong...
Kamis, 12 Januari 2017
Gubernur Sumatera Barat Mengukuhkan Kembali Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
Jumat, 16 Desember 2016
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperingati 5 Hari Bersejarah di Bulan Desember 2016
Rabu, 30 November 2016
Peringatan HUT Korpri ke 45, Gubernur Memberikan Ucapan Selamat kepada PNS Provinsi Sumatera Barat


Info Terbaru