Minggu, 20 Desember 2015 07:43 WIB
Bupati Padang Pariaman Mengukuhkan LKBH Korpri Kab Padang Pariaman
Padang Pariaman, Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR) - Bupati Padang Pariaman yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabuaten Padang Pariaman, Jonpriadi, S.E., M.M., yang juga menjabat Ketua Pengurus DP Korpri Kabupaten Padang Pariaman mengukuhkan Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Kabupaten Padang Pariaman periode 2015-2020, yang berjumlah 12 orang termasuk 3 orang Lawyer dari Perwakilan Peradi Cabang Padang Pariaman.

Acara pengukuhan LKBH Kabupaten Padang Pariaman itu berlangsung di Aula Gedung Saiyo Sakato bekas Gedung Bupati Padang Pariaman yang berlokasi di Kota Pariaman. Turut hadir beberapa pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman serta Pengurus LKBH Korpri Provinsi Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Jonpriadi, S.E., M.M. menjelaskan bahwa pembentukan LKBH Korpri Kabupaten Padang Pariaman dengan Keputusan Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 01/BPP-SET.Korpri/2015 Tanggal 22 Oktober 2015 dan - saat ini Pengukuhannya, adalah hal yang sangat diidam-idamkan oleh seluruh PNS, karena dengan adanya LKBH Korpri yang akan memberikan konsultasi, dan bantuan hukum kepada PNS akan semakin menambah kepercayaan diri PNS dalam bekerja.

Lebih jauh dijelaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini bahwa rutinitas kerja dan factor kelalaian dalam administrasi sering membuat PNS terjebak dalam kasus hukum dan juga menimbulkan kepanikan kepada PNS karena tiba-tiba disangkakan melalaikan tugas dan kewajibannya yang berdampak kepada kerugian Negara. Banyaknya kasus hukum yang menjerat PNS memberi efek negative dalam penyelenggaraan administrasi negara karena saat ini banyak PNS yang tidak bersedia menjabat tugas sebagai Bendaharawan atau sebagai PPTK dan KPA karena factor ketakutan dalam menjalankan tugas.

Dan dengan adanya LKBH Korpri ini nantinya PNS dapat berkonsultasi dan diberikan pelayanan bantuan hukum bahkan sampai ke Pengadilan, LKBH Korpri memiliki kedudukan peran strategis dan sangat diperlukan sebagai satu-satunya wadah di lingkungan PNS yang dapat memberikan jasa bantuan hukum bagi anggota Korpri tanpa dipungut biaya, jelas Jonpriadi, S.E., M.M.

Namun di sisi lain, Jonpriadi, S.E., M.M. berharap jangan pula PNS merasa lengah karena dengan adanya LKBH Korpri seluruh permasalahan hukum akan diselesaikan oleh LKBH Korpri ini karena tugas LKBH Korpri ini nantinya bukan untuk membenarkan yang salah tapi adalah untuk membantu PNS dalam mendapatkan keadilan sejauh hal itu berkaitan dengan masalah kedinasan. Peran LKBH Korpri bukan untuk melindungi PNS yang melakukan korupsi tapi adalah untuk melindungi dan menegakkan hukum terkait tugas dan kewajiban PNS selaku pelayan publik.

Dan kepada Pengurus LKBH Korpri Kabupaten Padang Pariaman yang sudah dikukuhkan ini, Sekda yang ramah dan murah senyum ini berharap agar bisa memberikan sosialisasi kepada seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, melakukan pembinaan dalam hal pelaksanaan tugas selaku abdi masyarakat dan Abdi Negara dengan cara yang benar dan tepat sasaran. Selain itu, LKBH Korpri Kabupaten Padang Pariaman ini mampu memberikan bimbingan hukum kepada para PNS untuk memahami peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga, dalam pelaksanaan tugasnya sebagai abdi negara dan masyarakat dapat menjalankan tugas dengan baik dan terhindar dari permasalahan hukum.

Sementara, Pengurus LKBH Korpri Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh H. Eko Paisal, S.Kom., M.M. yang juga menjabat Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sumatera Barat sekaligus sebagai Sekretaris LKBH Korpri Provinsi Sumatera Barat dalam paparannya tentang “Pentingnya Bantuan Hukum bagi Anggota Korpri” menjelaskan bahwa semakin hari peran LKBH Korpri menjadi satu-satunya harapan PNS dalam mendapatkan bantuan hukum terlebih dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN diuraikan bahwa Korps Profesi ASN (KORPRI) baik tingkat pusat hingga tingkat daerah wajib membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Pada pasal 126 UU ASN tersebut secara tegas dijelaskan lebih detail, bahwa organisasi Korp Profesi ASN memiliki fungsi memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota ASN yang menghadapi permasalahan hukum.
Sumber: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR): Bupati Padang Pariaman Mengukuhkan LKBH Korpri Kab Padang Pariaman: http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/6/bupati-padang-pariaman-mengukuhkan-lkbh-korpri-kab.html
Sumber: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR): Bupati Padang Pariaman Mengukuhkan LKBH Korpri Kab Padang Pariaman: http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/6/bupati-padang-pariaman-mengukuhkan-lkbh-korpri-kab.html
Adapun pengurus yang dilantik terdiri dari Ketua H. Murlis Muhammad, SH, M.Hum, Sekretaris Hj. Yeniwati, SE, MM serta dilengkapi dengan beberapa bidang antara lain Bidang Litigasi terdiri atas Ferdianto Ambra, SH, Wandi Febrian serta 3 Orang Anggota Advokad. Sementara Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum terdiri atas Lismarriyanti, SH, Heri Sugianto, SH, dan Nasmi Panala, SH. Selain itu kepengurusan juga dilengkapi dengan Bidang Kajian dan Sosialisasi yang terdiri dari Nuryasmi, SH dan Rita Elviana, SH.


Kirim ke Teman jumlah akses: 1.357 kali Model Cetak  Jadikan PDF

Kirim Informasi Untuk Teman



 

Berita Terkait


Kamis, 27 April 2017
Surat Edaran DPN Korpri Tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri
Selasa, 14 Maret 2017
Kemana PNS Berbelanja??? Ya,, di TokTok Doong...
Kamis, 12 Januari 2017
Gubernur Sumatera Barat Mengukuhkan Kembali Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
Jumat, 16 Desember 2016
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperingati 5 Hari Bersejarah di Bulan Desember 2016


Info Terbaru