Program Nasional Korp Pegawai Republik Indonesia 2015-2020

Jumat, 15 Januari 2016 18:54 WIB

Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR) - Padang, Januari 2016

Pada tanggal 4-6 Desember 2015 yang lalu, telah dilaksanakan Musyawarah Korpri Nasional ke VIII Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Bertempat di Hotel Grand Mercure Ancol, Jakarta. Agenda besar Munas ke VIII Korpri tersebut adalah penjabaran amanat Pasal 44 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Musyawarah Nasional Korpri, yang antara lain untuk.

a. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI;

b. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Nasional;

c. Menetapkan Program Nasional KORPRI;

d. Memilih Dewan Pengurus KORPRI Nasional;

e. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan;

f. Menetapkan Doktrin, Kode Etik, Panji, Lambang, Lagu, dan Atribut serta pakaian seragamKORPRI;

Pelaksanaan Musyawarah Nasional ke VIII Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sedianya dilaksanakan pada 2014, namun mengingat belum terbitnya PP Tentang Organisasi ASN yang diamanatkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, dan berdasarkan hasil kesepakatan Rapat Pimpinan Dewan Pengurus Nasional Korpri pada akhir tahun 2014 di Surabaya, mengenai penundaan Munas selama 1 (satu) tahun. Maka dengan penundaan tersebut Munas Ke VIII baru bisa dilaksanakan pada tahun 2015.

Acara yang dihadiri lebih kurang 900 orang peserta yang terdiri dari seluruh Dewan Pengurus Korpri Kemeterian, LNPK, Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia sesuai rencana telah memutuskan agenda rapat secara musyawarah. Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VIII Korpri Nomor:Kep-06/Munas.VIII/XIII/2015, tentang Program Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia periode 2015-2020 dalam salah satu amar putusannya menyebutkan bahwa apapun hasil Keputusan Munas akan disesuaikan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Musyawarah Pimpinan Korpri bilamana telah diterbitkan Peraturan Pemerintah terkait dengan Korprs Profesi Pegawai ASN sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu juga, diputuskan bahwa menyangkut AD dan ART, Lambang, Logo, Pakaian dan Mars Korpri masih mempedomani ketentuan yang lama, yaitu hasil Musyawarah Nasional VII Korpri Tahun 2009.

Dengan demikian, segala hal yang menyangkut Lambang, Logo, Pakaian, dan Mars Korpri masih mempedomani ketentuan yang lama.
Sekretaris Daerah Sumatera Barat DR.H.Ali Asmar,M.Pd dalah satu kesempatan disela-sela Munas ke VII Korpri sedang diwawancarai oleh salah satu TV swasta Nasional.


Berita ini dicetak dari: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR)
http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/12/program-nasional-korp-pegawai-republik-indonesia-2.html