Pemakaian Lambang, Panji, dan Mars Korpri

Senin, 18 Januari 2016 23:51 WIB

Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR) -
Banyaknya simpang siur keberadaan Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) pasca terbitnya UU No. 5 Tahun 2014 Undang-undang Aparatur Sipil Negara serta belum terbitnya Peraturan Pemerintah pendukung pelaksanaan UU tersebut, membuat banyak kalangan membuat spekulasi keberadaan Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ini tidak lagi masuk dalam kedinasan, atau ada juga yang berasumsi bahwa jika ada dalam kedinasan nama organisasi mungkin tidak lagi bernama KORPRI, bisa jadi menjadi Korps Profesi Pegawai ASN sesuai amanat asal 126 UU ASN yang menyebutkan bahwa KORPRI akan bertransformasi menjadi Korps Profesi Pegawai ASN sehingga kemudian ada yang mengakronimkan Korp Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) menjadi KPP ASN, sebuah singkatan yang tentunya menjadi asing bagi kita sebagai Abdi Negara.
Selain itu, ada juga pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari ketidakpastian keberadaan organisasi Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ini semisal penggunaan logo/lambang, serta implikasinya kepada keberadaan lain akan berubahnya panji dan mars Korpri.
Hal inilah yang membuat Dewan Pengurus Nasional (DPN) Korpri gerah, karena banyaknya pengaduan dan keluhan dari anggota Korpri yang telah terlanjur diwajibkan atasannya untuk memakai logo / lambang Korpri yang ternyata berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh DPN Korpri.
Berpijak pada kondisi demikian, pada pertengan tahun 2014 yang lalu Dewan Pengurus Nasional Korpri menerbitkan Surat Edaran Nomor : SE-15/KU/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014 yang ditujukan kepada seluruh Dewan Pengurus Korpri Kemeterian, LNPK / BUMN, Dewan Pengurus Korpri Provinsi serta Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia dan surat yang sama juga diteruskan oleh Pengurus Korpri Provinsi Sumatera Barat denganSurat Edaran Nomor: 236/007/DP.KORPRI/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang pada intinya menginformasikan bahwa terkait logo / lambang dan atribut Korpri lainnya masih mempedomani ketentuan yang lama hasil kesepakatan Munas VII Korpri Tahun 2009. Yaitu tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korpri yang mana hasil Munas tersebut telah diintegrasikan dengan Keppres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korpri.
Pada Desember 2015 yang lalu juga telah dilaksanakan Musyawarah Nasional VIII Korpri yang kembali menegaskan bahwa sembari menunggu tervitnya PP tentang ASN, Musyawarah Nasional VIII Korpri memutuskan bahwa terkait lambang, panji dan masr Korpri masih mempedomani ketentuan hasil Munas VII Korpri. Dengan demikian, logo / lambang, panji, dan mars Korpri masilh mempedomani ketentuan yang lama dan tidak perubahan.


Berita ini dicetak dari: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR)
http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/13/pemakaian-lambang-panji-dan-mars-korpri.html