Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Kembali Mendapatkan Opini WTP atas LKPD 2015

Selasa, 24 Mei 2016 15:15 WIB

DPRD Prov Sumatera Barat , Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR) - Padang, 24 Mei 2016
Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Bertempat di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam acara Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda Penyerahan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Barat 2015.


Dalam rilis resminya, Gubernur Irwan Prayitno menyebutkan bahwa pencapaian ini adalah pencapaian istimewa karena diperoleh dengan penilaian terbaru berdasarkan penilaian berbasis akrual dan juga merupakan capaian prestasi tertinggi dalam LHP BPK RI., karena ini melengkapi pencapaian 4 tahunberturut-turut di level WTP, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

Dan istimewanya LHP atas LKPD 2015 adalah, Sumatera Barat menjadi Provinsi PERTAMA, berdasarkan rilis BPK, dengan WTP Murni Berbasis Akrual. Akuntasi berbasis akrual menyetarakan sistem akuntansi keuangan daerah seperti sistem keuangan korporasi yang lebih akuntabel, transparan dari segi pendapatan,pengeluaran, serta aset daerah. Sehingga dengan laporan berbasis akrual,menyajikan laporan keadaan keuangan daerah secara lengkap dan jelas, sehingga bisa lebih memperjelas profil kekuatan ekonomi daerah dan meyakinkan investor.

Dengan akuntansi berbasis akrual, berguna untuk mengetahui dan menilai apakah penggunaan dana APBD benar-benar sesuai peruntukannya.

"Kami akan berjuang untuk mempertahankan terus pencapaian ini, dan meningkatkan standarnya, terima kasih atas perjuangan dan kontribusi para PNS Pemprov yang sangat berperan atas akuntabilitas keuangan daerah dan pencapaian ini".




Berita ini dicetak dari: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR)
http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/28/pemerintah-provinsi-sumatera-barat-kembali-mendapa.html