Surat Edaran DPN Korpri

Jumat, 12 Agustus 2016 17:18 WIB

Padang, Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR) - Surat Edaran Dewan Pengurus KorpriNasional



Untuk kali kedua, Dewan Pengurus Korpri Nasional kembali menerbitkan Surat Edaran bernomor SE-05/KU/VII/2016Tanggal 13 Juli 2016 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Korpri, setelah sebelumnya pada tanggal 20 Mei 2016 dengan Surat Edaran Nomor: SE-03/KU/V/2016 juga dengan perihal yang sama yang ditujukan kepada Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kab/Kota se Indonesia yang pada pokoknya menginformasikan pentingnya pendirian Organisasi Korpri di seluruh Indonesia serta adanya dukungan Sekretariat untuk mengoperasionalkan organisasi dimaksud.

Inti dari isi surat edaran DPN Korpri ini pada dasarnya adalah menjawab kegalauan sebahagian besar organisasi Korpri di seluruh Indonesia dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mana dalam klausul isi PP tersebut tidak secara spesifik disebutkan keberadaan Organisasi Korpri dan dukungan Sekretariatnya.

Di tingkat Provinsi Sumatera Barat, hal yang sama juga dirasakan sebahagian besar PNS yang melihat keberadaan Organisasi Korpri dari sisi lahirnya PP Nomor 18 Tahun 2016 tersebut, ada yang beranggapan Organisasi Korpri perlu dijaga dan dikembangkan karena menyangkut hidup dan harkat aparatur yang perlu diperjuangkan, namun ada juga yang beranggapan bahwa jika nantinya tidak ada dukungan secretariat terhadap organisasi Korpri, sebagai aparatur, tugasnya adalah pelaksana dari kebijakan pemerintah -termasuk di daerah- dengan demikian, mendukung kebijakan daerah adalah juga keharusan dari tugas aparatur itu sendiri.

Terlepas dari itu, kegalauan ini nampaknya juga direspon positif oleh Ketua DPN Korpri yang berharap agar keberadaan Organisasi Korpri ini dapat terus ditingkatkan keberadaan dan dimasa mendatang bisa berbuat yang lebih baik lagi bagi aparatur secara umum,sebagaimana juga yang menjadi harapannya ketika dipilih pada Munas VIII Korpridi Jakarta pada akhir tahun 2015 yang lalu, mudah-mudahan upaya Ketua DPN Korpri ini memberi angin segar bagi kita pelaksana pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.

Berikut kutipan isi Surat Edaran DPNKorpri Nomor; SE-05/KU/VII/2016 Tanggal 13 Juli 2016 tentang Pembentukan BadanPenyelenggara Korpri:



KepadaYth:

1. Gubernur

2. Ketua DPRD

3. Bupati/Walikota

4. KetuaDPRD Kabupaten / Kota

Di Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari berbagai daerah tentang struktur organisasi Sekretariat KORPRI/Korps ASN, dengan hormat disampalkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat Pasal 126 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SIpil Negara (ASN) bahwa semua Pegawai ASN berhlmpun dalam wadah Korps ProfesiPegawai ASN RI (yang saat ini adalah KORPRI) yang memillki 4 (empat) fungsiyaitu :

a) Pembinaandan pengembangan profesi;

b) Memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota;

c) Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi pemerintah;dan

d) Menyelenggarakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

2. Dengan memahami sangat pentingnya melaksanakan amanat UU ASN tersebut di atas maka perlu dibentuk unit kerja yang mendukung Pengurus KORPRI yang akan diberl nama Badan Penyelenggara/Sekretariat KORPRI sebagai Perangkat Daerah yang merupakan bagian integral dari pemerintah daerah untuk mendukung Pengurus KORPRI Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melaksanakan amanat UU ASN.

3. Pembentukan unit kerja Ini merupakan konsekuensi logis KORPRI dan anggota KORPRI sebagai pemersatu NKRI dan sebagai upaya memperkuat integrasi nasional dan memudahkan koordinasi dan komando dari Pusat sampai Daerah. Hal Ini sejalan pula dengan arahan dalam beberapa pertemuan/audlensi jajaran pengurus DP KORPRI Nasional,dengan Menpan dan RB, Menterl Dalam Negeri, Wakil Presiden, maupun audlensidengan Presiden pada tanggal 9 Juni 2015, yang semuanya menyetujul bahwa KORPRI berada dalam kedlnasan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerlntahan sehingga sekretariatnya harus dibentuk dalam struktur jabatan struktural.

4. Pembentukan unit kerja Badan Penyelenggaran KORPRI/Sekretariat KORPRI mempedomani ketentuan Pasal 24 ayat (5) huruf f dan ayat (6) untuk Provinsi dan Pasal 46 ayat (5)huruf f dan ayat (6) untuk Kabupaten/Kota. Ketentuan dimaksud pada intinya mengatur bahwa pembentukan badan penunjang iainnya diiakukan apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah. Kedua kriteria ini dapat terpenuhi untuk mendirikan unit kerja Badan Penyelenggara Korpri/Sekretariat Korpri karena mandat yang diberlkan oleh Pasal 126 UU ASN sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi semua SKPD.

5. Sejalan dengan hal di atas, bahwa pembentukan Badan Penyelenggara KORPRI/Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan perintah dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipii, Pasal 12, huruf g yang Intinya mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil berhlmpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya soiidaritas dan soiiditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan AnggaranDasar Korps Pegawai Republik Indonesia, Pasal 2, ayat (2) "bahwa Eseionisasi jabatan strukturai di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat diatur oleh Menterl yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan memperhatlkan peraturan perundang-undangan".

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tanggal 28Mel 2008 tentang Eseionisasi Jabatan Strukturai di Lingkungan Sekretariat DewanPengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, Pasal 1"Eseionisasi jabatan strukturai di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini".

d. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipii yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Strukturai di LingkunganSekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Ketja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipii Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bahwa peraturan perundang-undangan di atas maslh berlaku dan menjadi pedoman bagi pembentukan Sekretariat KORPRI di Pusat dan Daerah, sambil menunggu penyelesaian Peraturan Pemerintah tentang Korps ASN/KORPRI yang saat ini maslh digodok oleh Menteri PAN dan RB.

Demikianuntuk menjadikan pedoman, dan atas perhatian Saudara disampalkan terima kaslh.

Ditandatangani

KetuaUmum dan Sekretaris Jenderal DPN Korpri



Berita ini dicetak dari: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR)
http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/32/surat-edaran-dpn-korpri.html