Gubernur Sumatera Barat Mengukuhkan Kembali Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat

Kamis, 12 Januari 2017 07:47 WIB

Auditorium Gubernuran Padang, Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR) - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pada Hari Rabu Tanggal 11 Januari 2017, mengukuhkan DR. H. Ali Asmar, M.Pd yang juga Ketua Korpri Provinsi Sumatera Barat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pengukuhan ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah dan ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NomorB/3116/M.PAN/09/2016 yang menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang mengalami perubahan nama jabatan dan atau perubahan fungsi tugas jabatan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dilantik dan diambil sumpahnya kembali.

Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I atau Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat ini berdasarkan kepada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/061/BKD-2017 tentang Pengukuhan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. Acara tersebut berlangsung di ruang Auditorium Gubernuran Jl. Sudirman Padang. Pengukuhan ini dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur, Asisten dan seluruh pejabat eselon II dan III serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Pengukuhan dimulai dengan pengucapan sumpah jabatan oleh Ali Asmar, dan dilanjutkan dengan dengan Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Gubernur Irwan Prayitno dan Ali Asmar,dilanjutkan dengan pengukuhan secara resmi Sekretaris Daerah Provinsi SumateraBarat oleh Gubernur.

Dalam kata sambutannya Gubernur berpesan agar seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera merampungkan SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi OPD Sumatera Barat yang baru berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016. hal ini berkaitan dengan pencairan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Terkait hal ini, Gubernur mengingatkan agar penunjukan PPTK dilakukan secara cermat dan teliti dengan menjadikan kompetensi, integritas, dan riwayat kerja individu terkait sebagai parameter utama. Gubernur juga menekankan pentingnya mempertimbangkan beban kerja OPD guna menciptakan efisiensi dan hasil kerja yang maksimal.

Selain itu, Gubernur juga berpesan agar sesegera mungkin membuat dan menetapkan Standard OperatingProcedure (SOP) seluruh kegiatan sesuai dengan Nomenklatur OPD yang baru. dan harus telah rampung sebelum akhir Januari 2017 yang dengan demikian diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat langsung bekerja dan memulai kegiatan sedini mungkin.


Berita ini dicetak dari: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR)
http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/50/gubernur-sumatera-barat-mengukuhkan-kembali-sekret.html