Surat Edaran DPN Korpri Tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri

Kamis, 27 April 2017 14:51 WIB

Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR) - Dewan Pengurus Korpri Nasional MenerbitkanSurat Edaran Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri

Pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan bahwa keberadaan Sekretariat Korpri tidak lagi menjadi penyelenggara urusan pemerintahan dan dengan dengan demikian sejak awal tahun 2017 setiap organisasi Dewan Pengurus Korpri di setiap tingkatan, baik di tingkat kementerian, lembaga Negara, BUMN ataupun di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, Dewan Pengurus seperti berjalan tanpa arah karena tiadanya dukungan secretariat. Hal mana juga berakibat kepada tidak kondusifnya organisasi korpri dimaksud.

Atas dasar itulah kiranya kemudian Dewan Pengurus Nasional Korpri (DPN KORPRI) menerbitkan Surat Edaran tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri yang ditujukan kepada dewan penurus korpri di seluruh Indonesia

Adapun isi Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Nasional tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri dengan nomor surat SE-02/KU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 tersebut adalah pentingnya organisasi Korpri yang dikelola dengan baik, karena organisasi Korpri adalah wadah bagi Anggota Korpri atau ASN untuk dapat saling berintegrasi, saling bersilaturahmi, saling membantu antar sesama ASN.

Nah, dengan tidak adanya dukungan Sekretariat, maka Dewan Pengurus Korpri di setiap tingkatan tidak bisa menjalankan aktifitasnya dengan maksimal, malah banyak organisasi Korpri seakan mati suri tanpa adanya dukungan secretariat. Di satu sisi, Sekretaris yang sebelumnya telah dinonaktifkan atau tidak lagi dilantik sebagai pejabat structural, merasa tugas dan tanggungjawabnya juga telah berakhir. Sementara bagi yang telah diamanahi jabatan yang melekat pada UPTD dan atau Bidang/Bagian di BKD juga merasa risih menjalankan tugasnya, karena harus juga mendapat persetujuan Kepala Dinas atau Kepala Badannya untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan kepengurusan Korpri.

Sebenarnya, pada tingkatan unit Korpri di setiap SKPD juga mengalami hal yang sama, karena dengan ketentuan regulasi baru banyak pejabat-pejabat yang dulunya menjabat sebagai Ketua Korpri dan atau pengurus Korpri di Unit Korpri SKPD (OPD) juga tidak menjabat di SKPD (OPD) dulu lagi, yang dengan demikian juga tidak lagi mengurus organisasi Korpri di Unit Korpri yang bersangkutan yang dengan demikian juga akan membuat kendala dalam operasional organisasi Korpri mereka.

Kendala operasional inilah agaknya yang juga menjadi perhatian DPN Korpri sehingga menerbitkan Surat Edaran tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri.

Diantara amanat dalam Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Nasional tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri tersebut adalah:

1. Tentang Sekretaris Korpri

2. Tentang Bendaharawan Korpri

3. Tentang Pengelolaan Aset dan Keuangan Korpri

Terkait Sekretaris Korpri disarankan untuk mengaktifkan kembali fungsi Sekretaris yang dulu melekat pada jabatan structural untuk tetap sebagai sekretaris, atau bagi OPD yang ditunjuk Bidang/Bagiannya sebagai pengelola kegiatan Korpri, mengangkat Kepala Badan/Kepala Bagiannya sebagai Sekretaris Korpri dan dapat juga dengan opsi lain untuk mengangkat pejabat setara eselon II sebagai Sekretaris Korpri.

Sementara untuk Bendaharawan Korpri disarankan tetap mengaktifkan bendaharawan yang ada atau mengangkat bendahara baru untuk mengelola keuangan Organisasi Korpri.yang dengan fungsinya tersebut juga diharapkan bisa mengelola keuangan Organisasi Korpri, baik yang bersumber dari APBD maupun yang bersumber dari pembiayaan lainnya

Sementara untuk pengelolaan asset, agar pengurus berkomitmen untuk menjaga asset yang ada dan memeliharanya untuk kepentingan organisasi.

Itulah beberapa hal yang menjadi pokok isi dari Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Nasional tentang Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat Korpri tersebut.

Untuk lebih lengkapnya, dapat mengunduh Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Nasional tentang Penataan Aset danKelembagaan Sekretariat Korpri tersebut pada link unduhan.



Berita ini dicetak dari: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR)
http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/53/surat-edaran-dpn-korpri-tentang-penataan-aset-dan-.html