LKBH Harus Ada di setiap tingkatan Dewan Pengurus KORPRI

Senin, 04 Januari 2016 14:38 WIB

Padang, Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR) - Eko Paisal, S. Kom. MM selaku Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provionsi Sumatera Barat mengatakan bahwa hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Hal ini jelas disebutkan pada pasal 26 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Pentingnya Bantuan Hukum :1). Kepentingan keadilan, dan 2). Tidak mampu membayar Advokat.

Oleh karena itu, amanat dalam UU 5/2014 tentang ASN mengamanatkan bahwa Korps Profesi ASN (KORPRI) baik tingkat pusat hingga tingkat daerah wajib membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Ini dimaksudkan agar keberadaan Korpri bisa memberi kontribusi dan manfaat bagi anggotanya.

Di dalam UU 5/2014 tentang ASN dalam beberapa pasalnya menyebutkan secara tegas pasal 21 dan 22 menegaskan bahwa bahwa PNS dan P3K berhak memperoleh perlindungan. Sedangkan Pasal 92 dan 106 menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum. Adapun di dalam Pasal 126 mengaskan, bahwa organisasi Korp Profesi ASN memiliki fungsi memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota ASN yang menghadapi permasalahan hukum. Jadi, jelaslah bahwa Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum mesti ada di semua tingkatan kepengurusan KORPRI.

Mengapa dibutuhkan Bantuan Hukum?

LKBH dibutughkan karena, tuntutan adanya tata kelola pemerintahan yang baik yang bersumber dari prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, PNS berkewajiban mengambil keputusan-keputusan administrasi, sehingga di dalam pengambilan keputusan-keputusan administrasi tersebut bisa saja terjadi misadministrasi. Dalam menjalankan tugasnya PNS tidak dapat menghindar dari resiko pekerjaan, antara lain adanya pengaduan masyarakat, tuntutan hukum dibidang perdata, tata usaha negara dan pidana. Dan tak kalah pentingnya bahwa bantuan hukum merupakan Hak asasi manusia, yaitu perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan PNS.

Kata kunci yang bisa dibantu oleh LKBH KORPRI adalah Anggota KORPRI, baik itu CPNS, PNS maupun PPP yang mengalami kasus dalam kedinasan. Artinya anggota KORPRI dalam melaksanakan dinas atau berhubungan dengan kedinasan yang bersangkutan mendapatkan kasus apakah itu pidana, perdata, tata usaha negara bahkan kasus kepegawaian demikian imbuhnya.



Berita ini dicetak dari: Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR)
http://korpri.sumbarprov.go.id/berita/9/lkbh-harus-ada-di-setiap-tingkatan-dewan-pengurus-.html